Langkah Efektif Pemerintah Dalam Menyikapi Demonstran

Pendahuluan

Aksi massa di Indonesia tiap tahunnya terus mengalami perkembangan. Peralatan-peralatan yang digunakan pun saat berdemostran hampir dapat membuat lembaga keamanan nasional menjadi tidak berdaya. Pada tahun 1998 akibat pergerakan massa, kekuasaan presiden RI yang ke-2 dapat digulingkan, yang pada waktu itu dianggap kepemimpinan presiden tidak sesuai dengan yang dicitakan rakyat. Sampai sekarang pun pergerakan masih tetap dilakukan dengan cara-cara yang tidak beretika. 

Pemerintah dalam menyikapi para pendemonstran pun terkadang dianggap mengabaikan aksi massa tersebut. Sikap tersebut yang membuat pendemonstran semakin geram dan malah menjadi-jadi dengan membuat kerusuhan-kerusuhan yang akan berdampak merugikan baik untuk dirinya sendiri maupun juga merugikan negara. 

Penulis mengangkat judul “Langkah Efektif Pemerintah dalam Menyikapi Para Demonstran” dikarenakan penulis prihatin melihat kondisi bangsa Indonesia yang ketika ingin menyalurkan aspirasinya selalu dengan cara turun aksi ke jalan yang akan merugikan pihak lain. Selain itu penulis juga ingin menawarkan sebuah solusi yang seharusnya dilakukan pemerintah dalam menyikapi masalah tersebut.

Tinjauan Pustaka

Gagasan

Demonstran merupakan bentuk kekesalan yang dilakukan akibat dari tidak kesesuain yang diharapkan dengan yang terjadi pada kenyataannya. Namun pada masa kini aksi yang dilakukan cenderung dilakukan dengan cara-cara yang anarkis. Hal tersebut sangat merugikan bagi semua kalangan, karena aksi demonstran pada umumnya dilakukan dengan turun ke jalan, menutup jalan, melempar-lempar benda apapun, dan lain sebagainya. Tindakan tersebut diakibatkan oleh beberapa faktor, yaitu:

1. Pemerintah dianggap tidak memperdulikan kebutuhan-kebutuhan masyarakat, contohnya masih banyak anak-anak yang terlantar. Pada tahun 2014 jumlah anak jalanan khususnya di kota Malang, menurut Seksi Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial kota Malang, berjumlah 548 anak. Padahal pada pasal 34 ayat 1 UUD 1945 berbunyi “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara”,

2. Transparansi pemerintah kepada masyarakat atas alasan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan kurang diketahui masyarakat secara luas, seperti misalkan alasan pemerintah dalam menaikkan BBM kurang diketahui hal apa yang mendasari oleh masyarakat secara luas,

3. Sarana-sarana untuk menyampaikan aspirasi dianggap kurang optimal. Faktor ini dianggap bahwa pemerintah kurang mnyiapkan fasilitas-fasilitas dalam menampung aspirasi-aspirasi masyarakat secara menyeluruh.

Solusi

Menurut penulis ada beberapa solusi efektif yang harus dilakukan pemerintah dalam menanggapi aksi demonstran yang semakin brutal, diantaranya: 

1. Menyiapkan sebuah tempat untuk berdiskusi disetiap kota yang ada di Indonesia dengan tujuan agar pendemo tidak lagi menyampaikan aspirasinya dijalan-jalan raya, akan tetapi dengan adanya tempat berdiskusi itu dapat demonstran dapat berdiskusi secara langsung oleh pihak pemerintah yang bersangkutan.

2. Membuat ruang-ruang publik disetiap daerah yang didalamnya terdapat berbagai macam informasi-informasi mengenai kenegaraan. Bertujuan agar pemerintah dalam menyelesaikan tugas atau pun mengeluarkan kebijakan-kebijakan memberikan informasi kepada masyarakat atas alasan dari kebijakan tersebut dilakukan 

3. Membuat rumah-rumah aspirasi diberbagai tempat khususnya dipelosok-pelosok negri, agar mampu menampung aspirasi secara keseluruhan.

Seberapa jauh permasalahan dapat diperbaiki

Melakukan aksi massa dengan cara turun kejalan serta bertindak anarkis memang tidak dapat dihilangkan, akan tetapi menurut penulis jika pemerintah dapat merealisasikan solusi-solusi diatas dan melakukannya secara intensif dan total, maka permasalahan dapat diperkecil menjadi 80% dari 100%.

Pihak-pihak yang dipertimbangkan

Solusi-solusi diatas lebih menitiberatkan sikap yang seharusnya diambil oleh pemerintah khususnya Dewan Perwakilan Rakyat, mengingat fungsinya sebagai wadah untuk menampung aspirasi. Selain itu, masyarakat juga harus turut andil karena objek solusi diatas adalah masyarakat. Peran yang dilakukan masyarakat adalah meningkatkan kesadarannya agar mau menjaga ketertiban didalam menyampaikan aspirasi.

Langkah-langkah strategis

1. Pemerintah menyiapkan fasilitas untuk masyarakat, yakni berupa ruang-ruang publik, membangun tempat-tempat yang berisikan pengetahuan-pengetahuan kenegaraan kepada masyarakat, serta rumah aspirasi.

2. Pemerintah memberikan sosialisasi kepada masyarakat agar memanfaatkan fasilitas-fasilitas tersebut, serta menghimbau masyarakat agar tidak lagi menyampaikan aspirasi dengan cara turun ke jalan.

3. Pemerintah bermitra bersama masyarakat dalam merealisasikan solusi tersebut, dengan cara menempatkan masyarakat sebagai pengawas di fasilitas-fasilitas yang telah dibangun, diantaranya rumah aspirasi, ruang publik yang berisikan pengetahuan kenegaraan, dan ruang berdiskusi antara masyarakat dan pemerintah.

4. Setelah langkah-langkah strategis diatas dilaksanakan, pemerintah harus bekerja secara intensif dalam mengawasi fasilitas yang telah dibangun, serta dapat menampung aspirasi-aspirasi yang dari masyarakat.

Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa para demonstran dalam melakukan aksinya sudah tidak dapat dikontrol lagi. Pemerintah seharusnya mengambil sikap untuk meredam tindakan pendemonstran, karena setiap melakukan aksinya, seringkali melakukan tindakan-tindakan yang dapat merugikan semua pihak. Penulis menganggap bahwa upaya-upaya pemerintah dalam menyikapi pendemonstran kurang tepat, yakni hanya mengandalkan jasa dari pihak kepolisian saja untuk membubarkan massa. Apabila massa tidak dapat dibubarkan maka akan terjadi konflik antara pendemo dan kepolisian. 

Menurut penulis langkah yang harus dilakukan pemerintah dalam menyikapi para demonstran ialah dengan cara menyesuaikan dan mengerti apa yang ada didalam masyarakat. Maksudnya tidak harus disikapi dengan cara membalas kekerasan pula, akan tetapi dengan menyiapkan tempat-tempat untuk berdiskusi membahas pemecahan masalah, membangun rumah-rumah untuk menampung aspirasi masyarakat, dan membuat ruang-ruang yang didalamnya berisi alasan dan tujuan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah.

Karya Tulis Ilmiah

Malang, 15 November 2014

Sainuddin